Conan

<a href=http://zawa.blogsome.com>Zawa Clocks</a> Sumber : http://fatholthearseko.blogspot.com/2011/09/pasang-jam-conan-di-blog.html#ixzz2Uv3dx3dO

Selasa, 28 Mei 2013

SISTEM POLITIK DUNIA


SISTEM POLITIK DUNIA
1.Pengertian Sistem Politik
          Menurut Carter dan Hez, sistem politik dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1. Apabila pihak yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan 
    beberapa orang maka sistem politik ini disebut pemerintahan dari atas.
2. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang maka sistem politik 
    ini disebut demokrasi. Jika kewenangan pemerintah pada prinsipnya 
    mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat maka rezim ini disebut 
    totaliter. Pemerintahan yang memiliki kewenangan terbatas dan membiarkan 
    sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur diri sendiri tanpa campur 
    tangan masyarakatnya dijamin dengan tata hukum yang telah disepakati  
    bersama, rezim ini disebut liberal.

Menurut Almond dan Powell, dikategorikan menjadi 3 macam sistem politik:
1. Sistem primitif yang intermittent yaitu bekerjanya sebentar-bentar sehingga 
    sistem politik ini kecil kemungkinannya untuk mengubah peranan kegiatan 
    politik menjadi spesialisasi atau lebih otonom.
2. Sistem tradisional yaitu struktur politiknya bersifat pemerintahan politik 
    yang berbeda-beda dan merupakan suatu kebudayaan subjek.
3. Sistem modern yaitu struktur politik seperti partai politik, kelompok-
    kelompok kepentingan dan media massa berbeda berkembang dan  
    mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan.

Menurut Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 tipe, yaitu sistem politik menjunjung otoriter / totaliter, anarki, demokrasi dan demokrasi dalam transisi.

Ramlan Subarki mengklasifikasikan sistem politik dengan 4 macam, yaitu sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter, sistem politik demokrasi, sistem politik negara berkembang.
 



1
Sistem politik menurut Prof.Pamud,seorang ahli politik dan hukum,sistem adalah suatu kebulataan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi,suatu himpunan atau perpaduaan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan, atau
keseluruhan yang kompleks dan utuh.Sistem dapat pula di artikan sebagai kumpulan fakta,pendapat,kepercayaan,dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara yang teratur.
Sementara itu,kata politik berasal dari Yunani yaitu “polis” adalah kota yang berstatus negara atau negara kota.Segala kegiatan yang di jalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangan.Secara umum, politik dapat di artikan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemasalahan hidup seluruh masyarakat.Politik menyangkut kegiatan partai politik,organisasi kemasyarakatan walaupun tidak menutup kemungkinan bagi kegiataan yang bersifat perseorangan.
Berdasarkan pengertian dua kata “sistem dan politik”tersebut,dapat dikatakan bahwa sistem politik merupakaan alokasi nilai-nilai yang bersifat paksan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan
Sistem politik adalah suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang ajek,yang mengandung dimensi waktu,yaitu masa lampau,kini,dan mendatang
Dengan demikian ,bisa dikatakan bahwa yang mejadi titik berat suatu sistem politik adalah aspek dinamikanya.Dinamika politik di sandarkan pada negara dalam keadaannya yang bergerak dalam suatu lembaga yang mempengaruhi kehidupan politik.Selain itu,aspek dinamika ini pun melihat adanya pengaruh kekuatan-kekuatan social politik dan ekonomi yang dominan dalam kehidupan social masyarakat
Dari ulasaan singkat tersebut dapat kita katakan bahwa setiap sistem politik paling tidak    mencakupi hal hal berikut:
a.fungsi intergrasih dan adaptasih terhadap masyarakat,baik kedalam maupun ke luar
b.penempataan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan
c.penggunaan kewenangan atau kekuasaan,baik secara sah ataupun tidak.

2
 Dalam system politik di temukaan istilah-istilah seperti proses,struktur,fungsi.
a)  Proses adalah pola-pola tingkah laku(social dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain.Dalam suatu negara,lembaga -lembaga seperti parlemen,partai,birokrasi,meskipun sudah memiliki kehidupan sendiri sebenarnya merupakan proses yang pola-pola ulanganya sudah mantap dan mencermikaan struktur
b)  Struktur mencakup lembaga-lambaga formal dan informal seperti parlemen kelompok kepentingan,kepala Negara,dan jaringan komunikasi
c)   Fungsi adalah keputusan-keputusan policy (kebijakkan) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (yang bersifat material).Keputusan-keputusan kebijakaan diarahkan pada tercapainya tujuan masyarakat
Ada dua fungsi utama sistem politik yang sekaligus merupakan iri ensesial, dala arti harus ada pada setiap sistem politik berikut ini:
a.         Perumusan kepentingan rakyat (indentificaton of interest in the population)
b.        Pemilihan pemimpin atau pejabat membuat keputusan (selection of leaders of official decision maker)
Kepentingan dasar rakyat bagaimanapun bentuknya merupakaan kosekuensi yang harus di perhatikaan pemegangnya suprastruktur kekuasaanya. Kendati pun kepentingan rakyat tersebut berbeda satu sama lain . Sistem politik seyogyanya tanggap terhadapnya dan mampu mepersatukanya. Akan tetapi,kenyatanya fungsi ini dijalankan secara berbeda dalam tiap Negara karena struktur politiknya berbeda
Dalam kaitanya dengan fungsi yang kedua,yaitu pemilihan pemimpin atau pejabat. Pemuat keputusan,dalam perkembangan di lapangan persoalanya tidak sederhana seperti yang terjadi pada masa lampau. Seperti bisa dilihat dalam masyarakat sederhana,persoalaan pemilihan tersebut tampaknya juga sangat sederhana sekali. Dalam masyarakat tersebut pemimpin yang nantinya berhak membuat keputusan-keputusan bisa dipilih dari saudara tertua dari  suatu keturunan pemimpin,orang yang paling tua di lingkungan dan berbagai pola yang lain,di dasarkan  atas keturunan. Akan tetapi,dalam Negara atau masyarakat yang lebih komplek,persoalanya menjadi rumit. Lebih-lebih lagi dalam Negara atau masyarakat demokrasi yang penduduknya sudah demikian berkembang,baik  dalam cara berfikirnya maupun karena semakin banyak warga Negara dewasa mempunyai kecakapan proses persaingan yang berat.
3
2.Macam-Macam Sistem Politik
            Macam-macam sistem politik yang hendak diuraikan sesunggunya merupakan tipe model yang didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan sistem politik dari berbagai Negara sesuai dengan perkembangan kultur dan struktur masyarakat.
berkaitan dengan macam-macam system politik ini ada berbagai pendapat,seperti berikut:
a. Gabriel Abraham Almond dan G.bingham powell,para   ahli politik Amerika serikat membagi tiga kategori system politik sebagai berikut:
1)     Sistem primitive yang intermittent (bekerja dangan sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik ini sangat kecil kemungkinan untuk mengubah perananan menjadi terspesialisasi atau lebih otonom. Sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar yang bersifat keagaman
2)     Sistem tradisional, dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda   dan  suatu kebudayan “subjek”.
3)     sistem modern, yaitu struktur-struktur politiknya berbeda-beda (partai-partai  politik,kelompok-kelompok kepetingan,dan media massa) berkembang dan mencermikan kegiatan budaya politik partisipan
Menurut Almond,system politik,baik yang bersifat modern maupun primitive      memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1)     Memiliki kebudayaan politik
2)     Semua system politik menjalankan fungsi yang sama walupun tingkatanya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedan struktur
3)     Semua struktur politik memiliki spesialisasi, baik pada masyarakat primitive maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi.
4)      
b.  Alfian mengklasifikasikan system politik menjadi empat tipe sebagai berikut.
1)     Sistem Politik Otoriter/Totaliter(Dictator)
Sistem politk ini menekankan pada kensensus total dalam masyarakat baik konflik dengan musuhnya di dalam maupun di luar negeri
Sistem politik ini terbagi menjadi dua macam yaitu system politik komunis dan system politik fasis. Keduanya menghendaki hal-hal berikut.
4
a)      Keduanya menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh atas  dasar tertentu, dengan kelompok kacil penguasa yang monopoli kekuasaan.
b)     Keduanya juga merupakan system mobilisasi massa dalam rangka membentuk manusia dan masyarakat baru dalam melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan penguasa.
c)      Keduanya juga menepatkan individu di bawah kehendak dan partai tunggal yang mengatasnamakan bangsa dan Negara.
Awalnya , kata dictator berasal dari kehidupan kerajaan Romawi Kuno yang terancam oleh pendudukan bangsa asing atau pemberontakan dalam negeri. Oleh karena itu senant memilih seorang dictator untuk mengatasi hal ini.

Menurut Carl J. Friedriech dan Zbiegniew Brzezinski, cirri-ciri pemerintahan diktator modern adalah sebagai berikut.
a)      Negara memiliki sebuah ideology resmi yang mencangkup semua aspek keberadaan manusia baik kehidupan fisik maupun rohani.
b)     Negara hanya memiliki satu partai massa tunggal dengan satu orang pemimpin sekaligus penafsiran tunggal ideologi.
c)      Pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan menjalankan system terror melalui system pengawasan polisi rahasia yang berteknologi modern.
d)      Monopoli semua massa oleh penguasa dan partai penguasa.

e)      Control yang ketat melalui kekuatan militer.
f)       Pengendalian terpusat melalui jajaran birokasi.
Untuk menguasai seluruh aspek kehidupan warga negaranya, maka sistem polotik ini disebut sistem politik tataliter.
Sistem politik ini dianut antara lain oleh Negara Jerman ketika pada zaman Hitler, Italia pada zaman Mussolini, Jepang sebelum Perang Dunia ke II, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Negara-negara Eropa Timur sebelum jatuhnya komunis dunia. Sistem politik ini dianut oleh Negara-negara fasis dan Negara-negara komunis.
5
 2)Sistem Politik Anarki
3)Sistem Politik Demokrasi
            Secara struktural sisitem politik demokrasi secara ideal adalah demokrasi yang memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu, dengan kelompok.
            Demokrasi hanya akan mentolelir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Sistem demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengantur konflik. Selain itu sistem demokrasi pun menyalurkan konflik serta penyelesaiannya dalam bentuk konsensus. Selanjutnya prinsip ini yang mendasari pembentukan identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi, kewenangan, dan hubungan politik ekonomi.

4)Sistem Politik Demokrasi dalam Transisi

3)Perbandingan Sistem Politik di Dunia
           
      Semua negara di dunia menerapkan sebuah system politik yang disebut demokrasi. Hal ini menimbulkan lahirnya satu system yang disenut system demokrasi transisi. Setiap negara memiliki cirri-ciri khusus baik dari segi ideology, system politik, karakter kehidupan social, corak kebudayaan, lingkungan alam yang tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Agar lebih jelas, marilah kita lihat pelaksanaan system politik di berbagai negara berikut.
a.      Sistem Politik di Negara Maju
1)           Sistem Politik Amerika Serikat
Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional. Negara pusat berkuasa terhadap beberapa perkara seperti pencetakan mata uang Amerika serta kebijakan pertahanan. Di Amerika Serikat hanya ada dua partai besar yang saling berebut untuk memperolah jabatan politis dalam pemerintahan, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Amerika Serikat berusaha seperti kehendak Montesquieu, yaitu dengan tegas memisahkan antara legislative, eksekutif, dan yudikatif. Dengan begitu akan terjadi pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam rangka mengawasi kekuasaan dengan kekuasaa (checking and balance) dapat terwujud.

6
Amerika Serikat adalah negara federal. System pemerintahan daerahnya berbentuk negara bagian yang terpisah dengan negara induknya (kecuali dalam hal keamanan bersama) bahkan negara-negara bagian mempunyai undang-undang sendiri.
Di Amerika Serikat menteri-menteri bertanggungjawab kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lembaga legislayif diberi hak protes, seperti hak untuk menolak atau menerima rancangan undang-undang, pernyataan terhdap negara lain.
2)        Sistem Politik Inggris
di negara Inggris raja merupakan lambing persatuan dan kesatuan. Pemerintah Inggriss dijalankan oleh perdana menteri yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilihan umum. Jabatan perdana menteri sangatlah kuat. Parlemen Inggris terdiri atas dua kamar, yaitu house of commons yang diketuai oleh perdana menteri dan house of lord yang merupakan warisan keluarga kerajaan.
Saat ini partai-partai yang merebutkan kekuasaan di perlemen adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh (partai yang semula berasal dari paham liberal kemudian beralih menjadi paham sosialis)
System pemerintahan yang berlaku di Inggris adalah system parlemanter, para menteri bertanggungjawab kepada parlemen. Dalam system parleman yang berlaku di Inggris pengawasan legislatif  terhadap eksekutif sangat besar, dan pengawasan yang dilakukan wakil rakyat diperluas. Dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggungjawab kepada parlemen dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian kebinet dapat dijatuhkan dalam mosi tidak percaya oleh parlemen.
3)        Sistem Politik Uni Soviet (masa lalu) dan Negara-negara Eropa Timur
Sistem pemeritahan di Eropa Timur dikenal dengan system pemerintahan proletariat atau komunis. Dominasi partai tunggal yang mutlak , yaitu partai komunis. Paham komunis mengutamakan kepentingan kolektif dan menghapuskan hak individu untuk kemudian menjadi pejuang-pejuang partai.




7
Lembaga tertinggi di negara ini adalah Supreme Soviet yang terdiri atas dua kamar yang mempunyai kekuasaan seimbang. Lembaga tersebut yaitu Soviet of the Union dan Soviet of The Nationalities. Di dalam Supreme Soviet dibentuk lagi sebuah podium yang ketuanya menjadi Presiden Rusia. Prinsip lembaga kepresidenan ini bersifat kolektif yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua perama ditambah dengan wakil ketua lain yang diambil dari 15 orang ketua. Soviet terdiri atas 15 Uni Republik, 1 orang sekretaris, dan 21 orang anggota.

4)     Sistem Politik Prancis
Bermuda dari refolusi Prancis tahun 1789, rakyat menjebol penjara Bastille yang merupakan lembaga monarki absolut, dan berlanjut dengan hubungan mati bagi raja Louis XIV sekeluarga, penghapusan hak-hak istimewa kaum bngsawan, serta ditetapkannya pernyataan hak asasi dan warga negara (Declaration des droits de I’ home et ducitoyen) maka pemerintahan demokrasi di Prancis dimulai dengan semboyam liberti, egalite, fraternite Kemerdekaan, persamaan, Persaudaraan/Persatuan).
Seperti halnya di Indonesia, kita mengenal pemerintahan Orde Lama, dan orde baru maka di Prancis pun dikenal pula adanya pemerintahan pada republic negara Republik Kesatuan.
Sejak pemerintahan republik kelima (1958), kedudukan presiden dapal dapat dikatakan kuat, karena walaupun dewan materi dipimpin oleh perdana menteri, tetapi presidenlah yang mengangkat perdana menteri, dan presidenlah yang mengetuai sidang kabinet. Kedudukan parlemen juga kuat, karena dapat menjatuhkan perdana menteri dengan mosi tidak percaya, tetapi tidak dapat menjatuhkan presiden, bahkan sebaliknya presiden dapat membubarkan parlemen (Assemble National ). Presider merupakan pelindung (Protektor) konstitusi dan pelerai (arbiter) dalam tiap persoalan yang, timbul di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Dewan menteri (kabinel) bertanggung jawab kepada Assemble Nationale. Badan legislatif (parlemen) terdi dari dua kamar, yaitu senat dan assemble rationale.


8
5) Sistem Politik Jepang
Jepang telah mengalami berbagai masalah besar, baik dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Dalam perang Dunia Kedua, Jepang, Italia, dan Jerman dikeroyok oleh pasukan multinasional pada waktu itu, yang beranggotakan hampir seluruh negara-negara di dunia yang dipimpin Amerika Serikat, Soviet, dan Inggris. Kemudian Jepang, Jerman, dan Italia kalah. Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi Bom Atom.
Mengenai sistem politiknya, perdana menteri Jepang mengepalai sebuah kabinet, dan sekaligus memimpin partai mayoritas di Majelis Rendah (Shugiin), dan secara kolektif bertanggung jawab kepada Parlemen yang disebut Diet/Kokkai. Perdana menteri dan kabinetnya harus meletakkan jabatan bila tidak memperoleh kepercayaan lagi dari Majelis Rendah. Parlemen Jepang terdiri dari dua badan, yaitu Majelis Rendah (Shugiin) dan Majelis Tinggi (Sangiin). Majelis Tinggi terdiri dari wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Jepang, yang sebelum Perang Dunia Kedua badan ini hanya diisi oleh kaum bangsawan. Majelis ini berhak menangguhkan berlakunya suatu undang-undang. Majelis rendah memegang kekuasaan legislatif yang sebenarnya. Anggotanya dipilih setiap empat tahun sekali, kecuali apabila dibubarkan lebih awal dari masa yang telah ditentukan. Kekuasaan yudikatif diserahkan kepada Mahkamah Agung yang membawahi badan-badan peradilan yang didirikan berdasarkan undang-undang.
b.  Sistem Politik di Negara Berkembang
Untuk sistem politik di negara-negara berkembang akan dibahas sistem poilik Cina, Iran, dan Arab Saudi, dan Israel yang merupakan contoh berbagai system politik yaitu sistem demokrasi rakyat (komunis), sistem politik di negara-negara Islam, dan sistem demokrasi parlementer di Israel.
a. Sistem Politik Cina
Republik Rakyal Cina berdiri tahun 1949 setelah menumbangkan dinasti Cing yang berusia ratusan tahun. Tetapi barusan  secara konstitusi cina ditetapkan dalam congress rakyat nasional, yang menyebutkan antra lain bahwa demokrasi rakyat di pimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintah.
9
Dalam kuasa eksekutif, jabatan kepala negara dihapuskan maka orang pertama dalam kepemimpinan Partai Komunis Cina yang menggantikan jabatan ini yaitu ketua Partai itu sendiri, sedangkan Sekretaris Jenderal partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres rakyat nasional-yang didominasi oleh Partai Komunis Cina. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan, namun karena perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Cina maka demokrasi masih sulit terwujud meskipun usaha perubahan dilakukan terus-menerus dalam reformasi yang dicanangkan dalam rangka menghadapi era globalisasi.
b. Sistem Politik Iran
Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran sejak jatuhnya dinasti Syah Iran, sebagai kepala negara adalah Imam kedua belas yang diwakili oleh Fakih atau Dewan Faqih (Dewan Keimanan). Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun diangkat oleh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh Faqih atau Dewan Faqih. Penentuan seseorang untuk menjadi Faqih dan Ayatullah adalah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mengenai Al-Quran.
Ketua kabinet dipegang oleh perdana menteri yang dipilih, diangkat, da diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari badan legislative (Dewa Pertimbangan Nasional Iran). Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Nasional Iran. Badan legislatif ini selain membuat undang-undang juga bertugas mengawasi badan eksekutif. Dalam membuat undang-undang harus  disesuaikan dengan Al-quran dan Al Hadis.
Di samping  itu, dikenal pula-Dewan pelindung konstitusi yang disebut Dewan Perwalian  (Syura  ne Gahden) yang bertugas mengawasi agar undang-undang yang dibuat oleh Dewan Pertimbangan Nasional Iran tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan konstitusi Iran.



10
Anggota-anggota Dewan Perwalian terdiri dari para pakar sebagai berikut:
1)  Para anggota yang diambil dari ahli hukum Islam yang terkenal saleh dalam beribadah menjalankan syariat Islam, dan ditunjuk oleh Dewan Keimanan.
2)  Para anggota yang diambil dari para ahli hokum dari berbagai cabang ilmu hukum , yang terdiri dari hakim-hakim Islam. Mereka juga mendapat ijin dari Mahkamah Agung Iran beserta pengesahan dari Dewar Pertimbangan Nasional Iran.
c. Sistem Politik Arab Saudi
Kekuasaan eksekutif Arab Saudi dipegang oleh kepala negara (raja) yang sekaligus menjabat sebagai perdana menteri dan pimpinan agama tertinggi. Tidak ada partai politik yang bertinak sebagai oposisi, tidak ada konstitusi kecuali al-Quran sebagai kitab suci mereka, namun tidak sepenuhnya diikuti dalam hal penyelenggaraanpemerintah. Karena kompleksnya bidang pemerintahan maka dibentuklah departemen-departemen yang yang pejabatnya selurunya dari keluarga istana.
Menghadapi era globalisasi, baru beberapa when icrakhir ini Arab Saudi membentuk badan legislatif (Majelis Syura). Mengenai badan yudikatif, sistem peradilan terdiri dari pengadilan­pengadilan biasa, Pengadilan Tinggi Agama Islam di Makkah dan Jedah serta sebuah Mahkamah Banding. Sistem hukum bersumber dari Alquran yang penjabarannya diambil dari Hadis. Di samping itu juga berlaku hukum adat dan hukum suku-suku. Sistem kerja peradilan diawasi oleh Komisi pengawas Pengadilan yang diangkat oleh raja.
Sistem pernerintahan daerah dibagi atas beberapa wilayah propinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan beberapa kota penting dipimpin oleh walikota. Gubernur dan walikota diangkat atas persetujuan raja.



11
d. Sistem Politik Israel
Israel adalah penganut demokrasi parlementer yang meliputi kekuasaan legislaif, eksekutif, dan yudikatif, ketiga kekuasaan ini saling mengawasi. Kekuasaan yudikatifnya cukup independen, sedangkan kekuasaan legislatif cukup dominan karena merupakan tempat badan eksekutif bertanggung jawab. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibantu oleh sejumlah menteri. Para menteri di pilih  oleh partai dan bertanggung jawab kepada anggota partainya. Perdana menteri tidak bisa mencampuri pilihan partai, sehingga susunan kabinet dapat berubah setiap waktu. Presiden Israel disebut Nasi, dipilih oleh parlemen (Knesset) untuk masa jabatan lima tahun, tetapi boleh menduduki dua kali masa jabatan. Presiden juga dapat menunjuk anggota legislatif.
Dengan mempelajari berbagai sistem politik dari beberapa negara maka dapal diainbil manfat yang luas untuk memahami dan menerima kenyataan bahwa setiap bangsa dan negara berhak menentukan dan mengatur sistem politiknya dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negaranya.











12
4)Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara
            Setelah mencermati sistem politik di berbagai negara dapat diketahui secara garis besar perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara lairiliya, Perbedaan-perbedaan tersebut terdapat pada:
a. Perbedaan Bentuk Negara
Ada dua kriteria bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat/ federasi. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, artinya dalam negara tidak ada negara lain. Dalam negara hanya ada satu pemerintahan, satu Undang-Undang Dasar, satu kepala negara, satu kabinet, kabinet, dan satu lembaga perwakilan atau parlemen. Negara yang menerapkan bentuk negara kesawan antara lain RRC, Prancis, Indonesia, dan Jepang.
Negara serikat atau federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa llcgala Yang semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan kerja sama. Mereka mengatur pembagian wewenang antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, contoh negara Serikat yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Indonesia Serikat.
b. Perbedaan Bentuk  Pemerintahan
Bentuk pemerintahan ada dua macam yaitu monarki atau kerajaan dan republik. Negara monarki, kepala negaranya disebut Raja atau Ratu, pengangkatannya berdasarkan hak waris turun-temurun, masa jabatannya seumur hidup. Negara­negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki, misalnya Saudi Arabia, Denmark, Inggris, Belanda, Jepang, dan Thailand.
Bentuk pemerintahan Republik, ciri-cirinya kepala negaranya disebut presiden, pengangkatannya berdasarkan pemilihan umum, masa, jabatan terbatas untuk waktu yang ditetapkan undang-undang. Contoh negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan republik, yaitu Amerika Serikat, RRC, dan Republik Indonesia.


13
c. Perbedaan Sistem Kabinet
Berdasarkan pertanggungjawaban kabinet atau dewan menteri dalam pelaksanaan tugas eksekutif (pemerintahan) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kabinet ministerial dan kabinet presidensial.
Kabinet ministerial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri di bawah pimpinan perdana menteri. Sedangkan kepala negara (presiden atau raja ) tidak dapat diganggu gugat. Perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Contoh negara yang menerapkan sistem ini, yaitu Inggris, Jepang, Malaysia, dan Israel.
Kabinet presidensial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Menteri-menteri (kabinet) berperan sebagai pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Negara-negara yang menerapkan sistem kabinet presidensial antara lain Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Meskipun kedua negara melaksanakan sistem kabinet presidensial, tetapi dalam praktiknya ada perbedaan. Amerika Serikat melaksanakan Trias Politica, yaitu pemisahan kekuasan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sedangkan Indonesia melaksanakan pembagian kekuasaan, artinya antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih ada hubungan kerja sama.
d. Perbedaan Bentuk Parlemen/Lembaga Perwakilan
Bentuk parlemen ada dua yaitu monocameral dan bicameral. Parlemen yang monocameral, artinya terdiri dari satu kamar, misalnya Indonesia, RRC, Iran, dan Arab Saudi. Sedangkan parlemen yang terdiri dari 2 kamar (bicameral), antara lain Amerika, Uni Soviet, Jepang, dan Francis.
Demikian garis besar perbedaan system politik antar negara. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan cirri dari pihak politik yang menjiwai masyarakat negara yang bersangkutan.


14
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan
“Perbedaan Sitem Politik di Berbagai Negara”

Kelompok 2
Guru Pembimbing       : Ibu Yamalia
Kelas                              : X RSBI H
Penanggung Jawab      : M.Artha Jabat S.M.
Nama anggota             :
1)    Audy Nabilah Rahman
2)    Bayu Surya Darmawan
3)    Desvira Amalia
4)    Hessy Rahayu
5)    Indria Asrinda
6)    Mutia Kanza O.
7)    Rofika Tiara A.
8)    Setya Riantama
9)    Tiya Suherti



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BENGKULU
T.A. 2010/2011

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar